KUD MAYA. Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng (crude palm oil) dalam negeri mendekati momen Puasa dan Hari Raya Idul Fitri sedang ditingkatkan.
Dengan cara menahan sebagian hak ekspor produsen yang telah memenuhi domestic market obligation (DMO).
Agar tidak terulang kejadian seperti beberapa bulan lalu didalam negeri mengalami kelangkaan minyak goreng, padahal berdasarkan data yang didapat dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia sebesar 46,73 juta ton pada 2022.
Dan itu hanya 65 persen dari total produksi CPO Indonesia yang diekspor ke luar negeri seperti China, Jepang, Eropa dan Amerika. Artinya hanya 35 persen CPO yang diolah menjadi barang siap pakai di dalam negeri atau menjadi konsumsi lokal.
Seperti yang dikutip dari detik.com, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menyebutkan hak produsen untuk ekspor CPO sepenuhnya baru diperkenankan lagi setelah Idul Fitri.
“Kemarin kan hak ekspor mereka ada 5,9 hampir 6 juta ton, hanya boleh dicairkan itu sepertiganya, dua pertiganya tidak bisa dicairkan sampai nanti setelah Lebaran,” kata Kasan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).
“Saya dan teman-teman monitor harian, lalu distribusinya kita pastikan dengan teman-teman Satgas Pangan maupun Dinas Perdagangan di daerah. Kita memastikan jalurnya lewat pasar tradisional dari produsen ke (distributor) D1, D2 ke pengecer,” sebut Kasan.
Langkah ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengantisipasi kelangkaan minyak goreng dipasaran.
“Ini (Minyakita) kan dikhususkan untuk konsumen rumah tangga dengan pendapatan menengah ke bawah. Sekarang kita fokus jalur distribusi hanya lewat pasar tradisional, konsumennya rumah tangga pendapatan menengah ke bawah. Jadi lewat jalur distribusi lain kita tutup,” ucapnya. (Bz)
